peraturan tentang korpri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. peraturan tentang korpri

Memperkuat kedudukan, wibawa, dan martabat organisasi. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Kota Prabumulih Nomor: Kep. IX/I/2022. Peringatan HUT ke-51 KORPRI mengambil tema “KORPRI Melayani, Berkontribusi dan Berinovasi Untuk Negeri”. Pakaian Seragam PNS dan Pakaian Seragam PPPK terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. GO. ABSTRAK PERATURAN. 06/MUNAS. 44/PRT/M/2015, jdih. Belum Tersedia. bahwa dalam rangka membentuk pegawai yang cakap dan berwibawa, Korps Pegawai Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan keadaan Akan tetapi KORPRI kembali menjadi alat politik. TENTANG PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI Menindaklanjuti Peraturan Dewan Pengurus Nasional Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pakaian Seragam Batik KORPRI, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: I. 3/2022 tentang Penggunaan. peci hitam polos/tidak bermotif dengan tinggi 10 cm; b. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 09 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUNINGAN, Menimbang : a. Aturan | PDF. MEMUTUSKAN ::-1 'j. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IURAN ANGGOTA DAN PEDOMAN. Sosialisasi dilaksanakan di Aula Sekretariat DP KORPRI Provinsi Kalimantan Timur, Jl. Pakaian Batik KOPRI Terbaru. •Apabila tidak demikian halnya, norma tidak akan terwujud di dalam kenyataan. Aturan Seragam Batik Korpri Terbaru Untuk PNS dan PPPK di Lingkungan Pemda Berdasarkan Surat Edaran Kemendagri Nomor 025/3293/SJ Tahun 2022. Dengan adanya ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah ini membuat anggota Korpri tidak dimungkinkan untukKetua Umum. 1. Pemasaran PakaÏan Seragam. 1. bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan. Samarinda, 10 Juni 2021, 09. Korpri berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 82 Tahun 1971, 29 November 1971. •Dengan Kode Etik Panca Prasetya KORPRI, diharapkan segenap Korps Pegawai Republik Indonesia (disingkat KORPRI) adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari Aparatur Sipil Negara, pegawai BUMN, BUMD serta anak perusahaan. Sumpah Jabatan. Dengan adanya ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah ini membuat anggota Korpri tidak dimungkinkan untuk d. TENTANG PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI Menindaklanjuti Peraturan Dewan Pengurus Nasional Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pakaian Seragam Batik KORPRI, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: I. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. "Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Mengingat : 1. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2016 tentang3. UU NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik. Edaran tersebut diterbitkan untuk. 7, BD. ID, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 14 Tahun 2022 tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Nomor : 13/KORPRI/KoKdr/IV/2021 tentang pembentukan. 2019/NO. Sementara untuk wanita, antara Rp 104 ribu-Rp 184 ribu. Disinilah bisa dilihat salah satu wujud eksistensiAkan tetapi KORPRI kembali menjadi alat politik. 3 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korpri yang Dirubah Musyawarah Nasonal 2 Tahun 1983. 2 I . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; M E M U T U. Mengingat. Kabupaten KORPRI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. ID. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013. Baru saja rilis surat edaran nomor 025 3293 sj pdf dari kemendagri bagi sobat Calon Guru yang masih tanya Baju Korpri itu apa, Batik Korpri dipakai hari apa. Baca : Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01/2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik KORPRI. 6. 2022/No. Jual HIJAB KORPRI & HIJAB PGRI, KEMEJA KORPRI & KEMEJA PGRI WANITA/PRIA Indonesia|Shopee Indonesia. 63 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (korpri). terdapat dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 025/3293/SJ Tentang Pakaian Seragam Batik KORPRI Bagi PNS dan PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C); 14. (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling. 3 Tahun 975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta Peraturan Pemerintah No. PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENASIHAT NASIONAL KORPRI PADA HARI ULANG TAHUN KE-45 KORPRI TAHUN 2016. KELENGKAPAN SERAGAM BATIK. Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dapat terselesaikan dengan baik. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah. Berikut isi dari Surat Edaran yang ditujukan kepada PPPK dan PNS tahun 2022 tentang penggunaan pakaian batik KORPRI. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2004 tentang. dpr. Sumber : bkn. IX/I/2022. Pernyataan Zudan ini melegakan para PPPK. Kode Etik Korpri adalah pedoman sikap dan tingkah laku angotanya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RepublikAkan tetapi Korpri kembali menjadi alat politik. Bentuk. adalah Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistim Keolahragaan Nasional, untuk Palang Merah Indonesia (PMI) adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pelayanan Daerah. 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 9. KORPRI PAPUA BARAT TENTANG NOMOR 35TAHUN 2009 PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT GUBERNUR PAPUA BARAT Mengirigat Menimbang. 63. Sekrelariat Dewan Pengurus Ptovlnsl KORPRI dan Dewan Pengurus Kab/Kota KORPRI Manieri Dalam Negeri tanggal 19 Desember 2008. CATATAN. , Ketua Bidang Administrasi Umum Dewan Pengurus. Menyatakan tidak berlaku Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 07/PMK/2005, tanggal 18 Oktober 2005, tentang Pemberlakukan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi beserta lampirannya. Berikut adalah ketentuan pemakaian serta atribut seragam pdh guru yang sesuai ketentuan. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 46 Tahun 2012 tentang tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI. Nomor 18 Tahun 2006 (144) Tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pengawai Negeri Sipil. 3 Memuat informasi awal untuk mendapatkan pelayanan. , MSi, pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. . Keterangan gambar, Presiden Joko Widodo (tengah) berfoto bersama anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) usai membuka Rakernas Korpri 2019 di Istana Merdeka, Jakarta (26/2). Keputusan Musyawarah Nasional VII KORPRI Nomor KEP05/MUNAS. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik KORPRI diterbitkan dalam rangka mewujudkan tertib berpakaian seragam batik korps serta melaksanakan hasil MUNAS IX Nomor KEP. Keputusan Musyawarah Nasional VII KORPRI Nomor KEP02/MUNAS. Peraturan DewanPengurus Nasional KORPRI Nomor02 Tahun 2008 tentang Perubahanatas KeputusanDewanPengurus PusatKORPR]Nomor:KEP-os/K-III IDPP12003tentangPakaian Seraoam KORPRI; KetuaDepPengelatdonAs. (6) Kepala Sub. PERUBAHAN ATAS PENGUMUMAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR B/800/2532/BKD& KORPRI-SET/2022 TENTANG HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN. Baru saja rilis surat edaran nomor 025 3293 sj pdf dari kemendagri bagi sobat Calon Guru yang masih tanya Baju Korpri itu apa, Batik Korpri dipakai hari apa. Peraturan Kelengkapan Seragam Batik KORPRI Terbaru Dalam rangka mewujudkan tertib berpakaian seragam batik korps serta melaksanakan hasil MUNAS IX Nomor: KEP. celana panjang dengan ketentuan: warna hitam, model saku samping lurus dan saku belakang 1 (satu) buah tertutup, lebar bawah minimal 22 cm; Berdasarkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pakaian Dinas ASN - PNS Di Lingkungan Kemendagri d an Pemda, ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini. Keputusan Presiden (KEPPRES) Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDMD) Kota Pangkalpinang, Fahrizal mengatakan, aturan penggunaan seragam Korpri tersebut sebagai upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ASN di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah. Memang ada Peraturan yang mengikat kita selaku Aparatur Sipil Negara (ASN), Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) berganti nama menjadi Korps Profesi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia. 4 Memberikan nilai tambah bagi kinerja Sekretariat Dewan Pengurus. Iuran Korpri diharapkan dapat membantu seluruh keperluan anggota Korpri. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6Aturan mengenai baju Korpri terus berkembang, dan pada artikel ini, kita akan membahas aturan baju Korpri terbaru. Keputusan ini ditetapkan oleh Wakil Ketua I DPP Korpri Prov Jatim, Akmal Budianto pada Rapat Kerja Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Selasa (11/2). 3 Tahun 1984 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Yang. 2. Dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain diatur mengenai nilai-nilai dasar yang terkandung didalam pembinaan jiwa korps dan kode etik yang emumat kewajiban Pegawai Negeri Sipil terhadap negara dan Pemerintah, terhadap organisasi, terhadap masyarakat, terhadap diri sendiri, dan terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil, serta penegakan kode. Uhdang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentlJ!<an Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Men itapkan 2pengelolaan data dan informasi pensiunan Anggota KORPRI: 4: pelaksanaan kegiatan pembekalan pensiunan Anggota KORPRI: 5: pengembangan kesejahteraan pensiunan selain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian: 6: fasilitasi penyusunan kebijakan dan program kerja Dewan Pengurus. Terakhir dengan Peraturan Wali Kota Singkawnag Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pakaian Kerja PNS di. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. IX/I/2022. Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. Berdasarkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pakaian Dinas ASN - PNS Di Lingkungan Kemendagri d an Pemda, ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (Tagana); 8. Mendasar surat dari Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia, Nomor : SE-08/KU/XII/2011 Tentang Penyampaian Peraturan DP KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia. Setiap pegawai diwajibkan menggunakan tanda pengenal sesuai Permendikbud Nomor 65 tahun 2015 tentang tanda pengenal pegawai di lingkungan Kementereian Pendidikan dan. Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik. com. Tipe Dokumen. Negara Republik Indonesia. Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat: 1. Keppres ini mengatur mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri tanggal 23 Juni 2022 di Banten yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keppres. Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana. Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka: a. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik KORPRI diterbitkan dalam rangka mewujudkan tertib berpakaian seragam batik korps serta melaksanakan hasil MUNAS IX Nomor KEP. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2020. mengubah Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015. PERDA No. UU No. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan layanan pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI Kota Kediri 7. 1. Kes. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);. Setiap ASN menggunakan pakaian seragam batik KORPRI sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah. Meski demikian, KORPRI sering kali dikaitkan dengan Pegawai Negeri Sipil. Baca Juga: Ini 3 Penyebab Dana. 17/2020 tentang Perubahan atas PP No. TENTANG PERKOPERASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. KOMPAS. 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta Peraturan Pemerintah No. PERMENDAGRI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PAKAIAN DINAS ASN - PNS DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. Kepegawaian Dan Eselon; 6. 6. PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN 8. Demikian mengenai pin atau lambang logo Korpri terbaru tahun 2016, semoga bermanfaat. Satyalencana digunakan pada upacara besar ketika kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus, hari TNI pada 5 Oktober, dan Apel Kehormatan Renungan Suci. com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB ), Tjahjo Kumolo mengukuhkan Dewan Pengurus. 2. id - Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI. 2. (2). Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Dewan Pengurus Nasional KORPRI Nomor 02. doc 13. lencana Korpri Pegawai Republik Indonesia (Korpri), papan nama, tanda jabatan serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan. KEPPRES No. Pakaian KORPRI; h. Pramuka, Korpri, dan PKK), serta Pemerintah Daerah lainnya dan Perusahaan daerah. Pengadaan Seragam Batik KORPRI diharuskan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL. PEMBERIAN TALI ASIH. Pakaian Korpri digunakan setiap bulan pada tanggal 17 sepanjang hari itu hari kerja. Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dipakaiBerdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 133 Tahun 2015. U. upacara hari. Judul. Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KORPRI PROVINSI KALIMANTAN UTARA. Untuk menjamin keaslian Pakaian Seragam KORPRI, maka perusahaan yang bermaksud mengikuti tender, agar berkoordinasi dengan Koperasi. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan InternUndang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dipandang perlu mengatur Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. 32 Tahun. TENTANG. Jenis kain pakaian seragam KORPRI terdiri atas : Spesifikasi C 40 S;. (3) KORPRI memiliki Lambang dan Panji KORPRI . Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kotabaru, berisi tentang: 1. 06/MUNAS IX/I/2022 Tentang Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan yang sudah didaftarkan pada. Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI Nomor. Apabila tanggal 17 bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korpri dilengkapi dengan mengenakan peci nasional. KORPRI - Wikipedia. Mencabut Peraturan Dewan Pengurus Nasional Korpri Nomor 02 tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Pengurus Pusat Korpri Nomor : Kep-05/K-III/DPP/2003 tentang Pakaian seragam Korps Pegawai Republik Indonesia. Pegawai pemerintah kota wajib mengenakan seragam Pramuka setiap tanggal 14 dan memakai seragam Korpri setiap tanggal 17. Berikut adalah aturan pemakaian Satya. Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik. peci hitam polos/tidak bermotif dengan tinggi 10 cm; b. : a. Peraturan Perundang-undangan. Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas. Samarinda (ANTARA) - Dewan Pengurus (DP) KORPRI Kalimantan Timur menyelenggarakan Sosialisasi Bantuan Hukum KORPRI Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltim. 61. T. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atasPeraturan. 35, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 115. Permen Agraria/Kepala BPN No. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004. Save by Aldi Arfakhsyadz/Bag.